LOGO Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum LOGO
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
BUPATI

Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H.,M.H.

FORM LOGIN

Lupa Password

Untuk mengirim tanggapan terhadap Raperda silakan login terlebih dahulu jika belum mempunyai akun silakan membuat akun terlebih dahulu klik di sini

Berita | Rabu, 22 Januari 2020 15:17:29

Pencegahan Penyalahgunaan Komix dan Lem Aibon

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar rapat membahas persoalan penyalahgunaan obat batuk jenis Komix dan Lem Aibon yang sering di salahgunakan oleh generasi muda di pesisir barat.
rapat lintas sektoral di pusatkan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (OR sekda ) Selasa 21 Januari 2020.
Hadir dalam Rapat tersebut sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Lingkungan PEMKAB setempat dan unsur Forkopimda Pesisir Barat-Lampung Barat.

Kepala Bagian Hukum Pesisir Barat, Edwin Kastolani Burtha, SH,.MP,. mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut terkait maraknya penyalahgunaan obat batuk jenis komix dan lem aibon oleh remaja terutama di kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sekolah Dasar (SD) oleh karna itu apabila tidak segera ditangani oleh pemerintah kabupaten pesisir barat di hawatirkan akan berdampak pada nasib anak-anak generasi penerus, "jelasnya.

Dalam rapat tersebut di harapkan ada solusi untuk kedepan di tindak lanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Stakeholder terkait.
Mengingat persoalan obat-obatan, vaksin, dan sebagainya dalam pengawasan dan pendistribusian itu menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BPOM RI.
di tahun-tahun sebelumnya BPOM juga pernah membuat keputusan terkait dengan adanya beberapa obat yang mengandung zat tertentu di larang beredar, "ungkapnya.

sambil menunggu koordinasi dengan BPOM,
Hasil rapat tersebut, Pemerintah kabupaten pesisir barat juga akan segera melakukan rencana aksi terhadap penyalahgunaan obat batuk jenis komik dan lem aibon pesisir barat dengan melibatkan TNI, POLRI, MUI pesisir barat, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Stakeholder terkait.

Rencana aksi itu seperti penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya penyalahgunaan komix dan lem aibon, pembinaan ke orang tua anak-anak.

 

...Selengkapnya


Berita | Selasa, 29 Oktober 2019 15:24:38

Pesisir Barat Luncurkan Program Bantuan Hukum untuk ASN

Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), sejak awal September 2019 menerbitkan program layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN).
"Program ini dilaksanakan melalui dua metode yakni tatap muka dengan Bagian Hukum dan melalui online di website: https://bankum.pesisirbaratkab.go.id," kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Pesibar, Edwin Kastolani Burtha, Rabu (2-10-2019).
Edwin mengaku sudah menyosialisasikan program tersebut, antara lain dengan meninformasikan program itu di lingkungan Pemkab Pesibar melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 180/2559/02/2019, tentang Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum.Bantuan hukum yang diberikan kepada para ASN, kata dia, ditangani oleh tim yang melibatkan pihak pengacara, kejaksaan, dan Bagian Hukum. "Tujuan program ini agar ASN saat melaksanakan tugas bisa lebih tenang karena ketika ada permasalahan hukum sudah ada bantuan hukum yang siap mendampingi secara profesional," paparnya.
 
"Tujuan lainnya agar ASN juga bisa memahami atas tupoksinya dan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak tersandung permasalahan yang berbenturan dengan hukum," sambung Edwin.
Program ini merupakan produk dan inovasi Pemkab Pesibar melalui Bagian Hukum. "Besar kemungkinan baru Pemkab Pesibar yang melaksanakan program ini," katanya.
Sejak program tersebut diluncurkan, respon para ASN cukup baik. "Sudah banyak ASN yang melakukan konsultasi dan kebanyakan melalui online," tukas Edwin. 
...Selengkapnya