LOGO Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum LOGO
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Dasar Hukum

-
  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang;
  5. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017;
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
     
...Selengkapnya

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum


  • Melakukan Koordinasi Dengan Unit Kerja Instansi Terkait Sesuai Dengan Bidang Tugasnya Dalam Rangka Penyusunan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Tiyuh;
  • Mempelajari Pedoman Dan Petunjuk Teknis Dibidang Penelitian Pengolahan Data Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berhubungan Dengan Pemerintah Daerah;
  • Memantau Perkembangan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Menyangkut Tugas Pemerintah Daerah;
  • Menyiapkan Bahan Dalam Rangka Menyusun Kebijakan Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tugas Yang Berhubungan Dengan Penyusunan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Tiyuh;
  • Menghimpun Dan Mengevaluasi Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Tiyuh Yang Tidak Efektif Pelaksanaannya;
  • Mengadakan Evaluasi Dan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan Yang Bertentangan Dengan Norma-Norma Hidup Didalam Masyarakat;
...Selengkapnya

Visi dan Misi

-

1       V i s i

Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019
 

2       M i s i

Misi 1

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah

Misi 2

Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Misi 3

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama

3.a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

3.b. Transformasi Budaya Lampung dan Pemantapan Toleransi Kehidupan Beragama

Misi 4

Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Misi 5

Menegakkan Supremasi Hukum, Membangun Peradaban Demokrasi dan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme ASN

 

...Selengkapnya


  • «
  • 1
  • »