LOGO Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum LOGO
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Pembentukan Tim Gugus guna Antisipasi pandemi covid 19

Bupati Pesisir Barat memimpin rapat pembentukan tim gugus tugas guna antisipasi pandemi corona virus desease 2019 (covid 19) di ruang OR Bupati selasa 24 Maret 2020.

Mengawali Rapat disampaikan langsung selaku mederator Sekda Pesisir Barat Ir.N.Lingga Kusuma,MP, Pembentukan Tim gugus tugas pandemi covid 19 dihadiri oleh ketua DPRD kab. Pesisir Barat, Forkopimda Lampung Barat-Pesisir Barat, para kepala OPD Pesisir Barat , Ketua Persatuan Hotel Republik Indonesia, Para Kepala Puskesmas se-pesisir barat,camat krui selatan.

disampaikan bupati pesisir barat berharap terkait penanggulangan covid 19 ini kepada semua pihak agar sama-sama bersinergi mencegah dalam rangka mencegah berkembangnya covid 19.

beberapa point penting hasil rapat.

  1. pembentukan gugus tugas dari camat sampai ke pekon-pekon
  2. pemda akan melakukan pengadaan masker dan hand sanitizer
  3. melakukan penyemperotan secara serentak di fasilitas-fasilitas umum pada hari kamis tanggal 26 maret 2020
  4. direncanakan tempat isolasi untuk diarahkan di tempat puskesmas way krui lama di pekon kejadian kec. way krui
  5. direncanakan akan ada penutupan tempat hiburan
  6. tersedianya layanan call center dari BPBD pesisir barat
  7. direncanakan patroli oleh TNI dan POLRI kepada warga sosialisasi terkait adanya pengumpulan masa
  8. badan pembentukan posko covid di 4 titik kabupaten pesisir barat
  9. penyedian vitamin C dan E dari dinas kesehatan
...Selengkapnya

Pemkab dan DPRD Pesisir Barat Sepakat Lanjutkan Pembahasan Ranperda

Badan Pembentukan Peraturan Daerah
(Bapemperda) DPRD Kabupaten Pesisir Barat sepakat untuk melanjutkan
pembahasan Raperda usul Kepala Daerah dan Prakarsa DPRD yang tercantum
dalam Propemperda Tahun 2020.

Dikatakan Kabag Hukum Setdakab Pesisir Barat Edwin Kastolani Burtha ,
setelah pelaksanaan Paripurna nota pengantar perda dan pandangan umum
fraksi-fraksi DPRD. enam dari delapan raperda usul kada telah
ditindaklanjuti pada rangkaian pembicaraan tingkat I.

“Telah kita lakukan pembahasan dengan Badan Pembentukan Peraturan
Daerah/Bapemperda DPRD dan Perwakilan OPD yang terkait dari ranperda
tersebut beberapa telah selesai dan Bapemperda akan mengajukan ke
paripurna persetujuan atau pembicaraan tingkat II” ujar Edwin.

Lebih lanjut dikatakan’ Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas
diantaranya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum.

Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun
2016 tentang Retribusi Jasa Usaha; Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu dan dua ranperda yang belum dilakukan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan
Keindahan.

Sejatinya dua ranperda lainya akan dilakukan pembahasan namun seperti
kita pahami situasi penanganan Corona Virus Dissase (COVID 19) serta
sesuai intruksi pemerintah untuk membatasi pertemuan sehingga disepakati
unutk melakukan penundaan pembahasan hingga situasi membaik akan
dijadwalkan kembali.Jelas Edwin.


...Selengkapnya

Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Usul Kepala Daerah Tahun 2020

Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. Agus
Istiqlal,. SH., MH dalam hal ini diwakilkan oleh wakil Bupati Erlina, 
SP,. MH menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan Bupati pesisir Barat
terkait jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi fraksi.di
gedung DPRD kabupaten Pesisir Barat.Jumat 13 maret 2020.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Pesisir Barat menyampaikan apresiasi dan
ucapan terima kasih atas masukan, saran yang telah disampaikan oleh
fraksi-fraksi dprd demi perbaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Barat.

Wakil Bupati Pesisir Barat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas
pandangan umum fraksi nasdem mengenai peran serta masyarakat dalam
pembentukan peraturan daerah terkait kebersihan dan keindahan, bahwa
berdasarkan ketentuan pasal 116 peraturan menteri dalam negeri nomor 80
tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah
diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018
tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun
2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam pembentukan
peraturan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat telah mengunggah Rancangan
Peraturan Daerah yang akan dibentuk pada website Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat agar dapat  diakses dengan
mudah oleh masyarakat.
selanjutnya Wakil Bupati Pesisir Barat menyampaikan ucapan terima kasih
atas dukungan fraksi nasdem terhadap ranperda tentang pencegahan bahaya
kebakaran, kami sependapat bahwa pemerintah perlu memenuhi hak asasi
masyarakat untuk mendapat perlindungan dari ancaman bencana kebakaran
baik dari aspek tanggap darurat maupun mengenai keseluruhan manajemen
resiko, maka dari itu pemerintah daerah menganggap perlu adanya
peraturan yang mengatur tentang kebijakan pemerintah dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran, terima kasih atas tanggapan positif
fraksi nasdem terhadap ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah
nomor 12 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah
nomor 2 tahun 2017 tentang penataan dan pengendalian menara
telekomunikasi.

Ranperda tentang perubahan atas Peraturan  Daerah nomor 19 tahun 2016
tentang pajak daerah, Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah
nomor 20 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum. Ranperda tentang
perubahan atas Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2016 tentang Retribusi
Jasa Usaha, serta Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor
22 tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

Kemudian dilanjutkan dengan menanggapi pandangan umum dari fraksi amanat
Indonesia Raya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap
Ranperda tentang Kebersihan dan Keindahan, Ranperda tentang Pencegahan
dan Penanggulangan bahaya kebakaran, Ranperda tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat, dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan
Daerah nomor 2 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi terhadap Ranperda tentang perubahan atas Peraturan 
Daerah nomor 19 tahun 2016 tentang Pajak Daerah, Ranperda tentang
perubahan atas Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2016 tentang Retribusi
Jasa Umum, Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 21
tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta Ranperda tentang
perubahan atas Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2016 tentang Retribusi
Perizinan tertentu, berdasarkan ketentuan pasal 96 Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebelum
ditetapkan oleh Bupati, Ranperda harus disampaikan terlebih dahulu
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi.

Gubernur dalam melakukan evaluasi juga tetap berkoordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri, sehingga terhadap pengaturan penarikan pajak dan
retribusi pada suatu daerah tetap disesuaikan dengan kewenangan pada
Pemerintah Daerah Kabupaten, kemudian Wakil Bupati menanggapi Pandangan
Umum Fraksi partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan Ranperda tentang
kebersihan dan keindahan dapat kami jelaskan bahwa kewajiban menjaga
fasilitas umum serta sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum
adalah kewajiban kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. karena
dalam menjaga kebersihan tidak bisa hanya dari salah satu unsur saja,
sehingga pengaturan pada perda ini mencakup semua orang.

mengenai Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran, sesuai ketentuan pasal 163 peraturan menteri dalam negeri
nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana
telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018
tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun
2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, bahwa setelah perda
diundngkan, pemerintah daerah bersama dprd harus bersama-sama
menyebarluaskan kepada masyarakat, dalam rangka meminimalisir atau
mencegah bencana kebakaran di Kabupaten Pesisir Barat.

Wakil Bupati Pesisir Barat mengucapkan terima kasih atas saran dan
dukungan fraksi partai kebangkitan bangsa terhadap ranperda tentang
perubahan atas perda nomor 12 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, bahwa perubahan atas peraturan daerah ini
bertujuan untuk membatasi peredaran dan pengawasan minuman beralkohol,
perubahan peraturan daerah ini juga diharapkan mampu memberikan
kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di kabupaten pesisir barat.
selanjutnya  pasal 37 mengenai struktur dan besaran tarif pada perda
nomor 2 tahun 2017 tentang penataan dan pengendalian menara
telekomunikasi, dilakukan penyesuaian karna idealnya pengaturan tentang
tarif sebagaimana dimaksud, terdapat pada perda tentang retribusi
sehingga perlu dihapus pengaturannya dalam perda nomor 2 tahun 2017
tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pada ranperda tentang perubahan atas peraturan  daerah nomor 19 tahun
2016 tentang pajak daerah, yang diubah hanya pasal 35 yang mengatur
tentang pajak penerangan jalan, karena struktur dan besaran tarif belum
sesuai dengan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 28
tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh pt.
perusahaan listrik negara (persero).
Wakil bupati mengucapkan terima kasih atas dukungannya mengenai ranperda
tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 20 tahun 2016 tentang
retribusi jasa umum.

Pada ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 21 tahun
2016 tentang retribusi jasa usaha hanya menyesuaikan besaran tarif
dengan perkembangan perekonomian di kabupaten pesisir barat terhadap 1).
tarif retribusi pemakai kekayaan daerah, 2). tarif retribusi tereminal;
dan 3) tarif retribusi tempat rekreasi dan olharaga. ketentuan terkait
teknis pemungutan retribusi diatur dalam peraturan bupati, terkait
retribusi tempat dan pemotongan hewan, pemerintah daerah belum memiliki
sarana dan prasarana rumah potong hewan, pengaturan tarif retribusi pada
perda dimaksud hanya dikenakan tarif retribusi, ketika masyarakat
menggunakan jasa rumah potong hewan milik pemerintah daerah, sedangkan
untuk pengaturan pada ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah
nomor 22 tahun 2016 tentang retribusi perizinan tertentu, pemerintah
daerah tidak dapat mengatur jumlah/kuantitas minuman beralkohol yang
dijual, namun pemerintah daerah hanya dapat mengatur tentang besaran
tarif retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, dan jenis tempat
penjualan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekanjutnya wakil buoati menanggapi pandangaan umum fraksi
golkar-perindo terhadap ranperda tentang kebersihan dan keindahan,
pengaturan tentang pengelolaan sampah, sebaiknya kita tetapkan lebih
rinci pada peraturan daerah tersendiri. terkait setiap pelanggaran pada
ranperda ini diberikan tindakan penertiban sebagaimana tercantum dalam
pasal 16 ranperda tentang kebersihan dan keindahan.

Wakil Bupati Pesisir Barat mengucapkan terima kasih atas dukungan dan
saran terhadap ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran, ranperda tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 2017
tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi, ranperda
tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 21 tahun 2016 tentang
retribusi jasa usaha terhadap ranperda tentang perubahan atas perda
nomor 12 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
mengenai perilaku kalangan remaja yang mabuk dengan minuman sejenis
obat batuk dan lem, pemerintah daerah akan lebih giat dalam melakukan
penertiban dan pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi penanganan
penyalahgunaan obat batuk dan lem oleh kalangan remaja.
mengenai ranperda tentang perubahan atas peraturan  daerah nomor 19
tahun 2016 tentang pajak daerah seperti yang  dijelaskan sebelumnya
bahwa yang diubah pada ranperda ini hanya pasal 35 yang mengatur tentang
pajak penerangan jalan, karena struktur dan besaran tarif belum sesuai
dengan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 28 tahun
2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh pt. perusahaan
listrik negara (persero). berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 28
tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terkait teknis,
mekanisme dan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak memang diatur
lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Wakil Bupati Pesisir Barat mengucapkan terima kasih atas tanggapan dan
saran terhadap ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 20
tahun 2016 tentang retribusi jasa umum dan ranperda tentang perubahaan
atas peraturan daerah nomor 21 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha,
pada prinsipnya pemerintah daerah setuju terhadap kenaikan tarif yang
signifikan, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kesejahteraan
masyarakat dan kewajaran.

Untuk pengaturan pada Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah
nomor 22 tahun 2016 tentang retribusi perizinan tertentu, seperti yang
sudah dijelaskan sebelumnya pemerintah daerah tidak dapat mengatur
jumlah/kuantitas minuman beralkohol yng dijual, namun hanya dapat
mengatur tentang besaran tarif retribusi tempat penjualan minuman
beralkohol, dan jenis tempat penjualan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Wakik Bupati Pesisir Barat menanggapi pandangan umum demokrat terhadap
ranperda tentang kebersihan dan keindahan, yang dimaksud dengan elemen
estetika adalah elemen yang mempengaruhi suatu daerah agar terlihat
menarik dan menonjolkan sisi keunikannya yang di aplikasikan pada sarana
dan prasarana umum suatu daerah, contoh dikabupaten pesisir barat
terdapat “tugu tuhuk”, itu adalah salah satu elemen estetika daerah yang
harus kita jaga keindahannya bersama-sama.

Selanjutnya terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada
wilayah hutan, pemerintah daerah dalam rancangan ranperda tentang
pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pada pasal 27 dijelaskan
bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dan
tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi apabila
terdapat kebakaran pada daerah-daerah perbatasan atau hutan yang bukan
merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat.

Terhadap ranperda tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2017
tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, seperti yang
dijelaskan sebelumnya bahwa  mengenai perilaku kalangan remaja yang
mabuk dengan minuman sejenis obat batuk dan lem, pemerintah daerah akan
lebih giat dalam melakukan penertiban. pemerintah daerah akan menyusun
rencana aksi penanganan penyalahgunaan obat dan lem oleh kalangan
remaja.

Terima kasih atas pandangan positif fraksi demokrat terhadap raanperda
tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang
penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.
mengenai pasal 67 peraturan daerah nomor 19 tahun 2016 tentang pajak
daerah, jalan tol termasuk dalam pengertian bangunan, sehingga masuk
kedalam objek pajak bumi dan bangunan. peraturan bersifat jangka panjang
sehingga pengaturan mengenai jalan tol sebagai objek pajak bumi dan
bangunan kami rasa tidak masalah jika dimasukan ke dalam peraturan
daerah.
Wakil bupati mengucapkan terima kasih atas dukungan fraksi demokrat
terkait ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 20 tahun
2016 tentang retribusi jasa umum, seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah setuju terhadap
kenaikan tarif yang signifikan, tetapi tetap harus disesuaikan dengan
kesejahteraan masyarakat dan kewajaran.
selanjutnya mengenai pasal 52 ayat (1) peraturan daerah nomor 21 tahun
2016 tentang retribusi jasa usaha, pemugutan retribusi tidak dapat
diborongkan maksudnya adalah dalam pemungutan retribusi tidak dapat
diserahkan kepada pihak ketiga dan pemungutan retribusi disesuaikan
dengan layanan yang diberikan pada saat itu. terkait retribusi tempat
dan pemotongan hewan, pemerintah daerah belum memiliki sarana dan
prasarana rumah potong hewan, pengaturan tarif retribusi pada perda
dimaksud hanya dikenakan ketika masyarakat menggunakan jasa rumah potong
hewan milik pemerintah daerah.

Sedangkan untuk pengaturan pada ranperda tentang perubahan atas
peraturan daerah nomor 22 tahun 2016 tentang retribusi perizinan
tertentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah tidak
dapat mengatur jumlah/kuantitas minuman beralkohol yang dijual, namun
pemerintah daerah hanya dapat mengatur tentang besaran tarif retribusi
tempat penjualan minuman beralkohol, dan jenis tempat penjualan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Bupati Pesisir Barat menanggapi pandangaan umum fraksi partai
demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p), pemerintah daerah mengucapkan
terima kasih atas dukungan dan tanggapan positifnya terhadap 8 (delapan)
ranperda usulan kepala daerah tahun anggaran 2020. pemerintah daerah
dalam upaya mempercepat pembangunan menetapkan peraturan daerah mengacu
pada tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di kabupaten pesisir barat,
kemudian dalam penyusunannya pemeritah daerah selalu melakukan
perencanaan, penataan , pelaksanaan dan evaluasi bersama legislatif dan
akademisi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
pemerintah kabupaten pesisir barat selalu melakukan langkah-langkah
konkrit terkait penguatan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam
peraturan daerah tersebut, demi terciptanya pemerintahan yang baik yang
dibuktikan dengan kinerja secara nyata demi kepentingan masyarakat.

Hadir pada kesempatan tersebut, Unsur Forkopimda kabupaten pesisir
barat-lampung barat, Sekretaris daerah Ir. N. Lingga Kusuma,  MP, tim
pakar DPRD pesisir barat, pejabat tinggi pratama , pejabat administrator
dilingkungan pemkab pesisir barat dan para undangan rapat.
...Selengkapnya

Kamis, 12 Maret 2020 14:54:03

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda Usul Kepala Daerah dan Tanggapan Pemerintah atas Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2020

Bupati Pesisir Barat menghadiri Rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda Usul Kepala Daerah dan Tanggapan Pemerintah atas Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2020 di Ruang Rapat Lantai III DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Kamis 12 Maret 2020.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang tinggi dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik, bersama-sama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat. dalam kesempatan tersebut bupati juga menyampaikan pendapat terhadap 3 (tiga) Ranperda 2020 yang berasal dari DPRD Kabupaten Pesisir Barat yaitu:

  1. Ranperda tentang Pelestarian Budaya Tradisional;
  2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  3. Ranperda tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Kebudayaan adalah merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan indentitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat. Petani sebagai pelaku utama mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan yang masih banyak belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan.

Kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani diperlukan juga perlindungan dan pemberdayaan bagi petani. bahwa berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani. perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan demi meningkatkan kesejahteraan bagi petani di pesisir barat.

Ikut hadir dalam acara tersebut ketua dan wakil ketua DPRD Pesisir Barat, 20 Anggota DPRD Pesisir Barat, Sekretaris Daerah Pesisir Barat, Perwira Penghubung (PABUNG) Dandim 0422 Lambar-Pesibar, Koramil Pesisir Tengah, Wakapolsek Pesisir Tengah, serta para Kepala OPD Kabupaten Pesisir Barat.

                   

...Selengkapnya

Rabu, 11 Maret 2020 16:00:00

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan RANPERDA Usul Kepala Daerah dan Inisitaif DPRD Tahun2020

Bupati Pesisir Barat DR.Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH, menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Usul Kepala Daerah dan Inisiatif DPRD Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Lantai III DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

                   

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan Nota Penjelasan terhadap 8 (delapan) Ranperda 2020 usul kepala daerah yaitu meliputi :

  1. Ranperda tentang Kebersihan dan Keindahan;
  2. Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakara;
  3. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  4. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  5. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
  6. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
  7. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
  8. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keindahan di daerah Kabupaten Pesisir Barat, maka di butuhkan upaya dari pemerintah dalam membuat arah kebijakan, adapun salah satunya upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Keindahan sebagai bentuk upaya Pemerintah dari Pemerintah Daerah dalam menata dan menjaga kebersihan serta keindahan di Kabupaten Pesisir Barat.

         

Salah satu faktor yang hargus jadi perhatian penting yaitu mengenai kebersihan dan keindahan lingkungan karena Kabupaten Pesisir Barat adalah Daerah yang dalam tahap pembangunan yang harus memperhatikan konsep kebersihan dan keindahan guna meningkatkan kualitas daerah kabupaten pesisir barat itu sendiri, oleh karena itu sangat diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebersihan dan keindahan.

Hadir pada saat sidang paripurna, sebanyak 23 anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda kab.Lambar dan Pesisir Barat, para Kepala OPD dilingkup Pemda Pesisir Barat, Para tim pakar DPRD Pesisir Barat dan Para Undangan yang hadir serta media cetak maupun media elektronik.

                              

...Selengkapnya