LOGO Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum LOGO
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Kamis, 12 Maret 2020 14:54:03 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda Usul Kepala Daerah dan Tanggapan Pemerintah atas Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2020


Bupati Pesisir Barat menghadiri Rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda Usul Kepala Daerah dan Tanggapan Pemerintah atas Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2020 di Ruang Rapat Lantai III DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Kamis 12 Maret 2020.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang tinggi dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik, bersama-sama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat. dalam kesempatan tersebut bupati juga menyampaikan pendapat terhadap 3 (tiga) Ranperda 2020 yang berasal dari DPRD Kabupaten Pesisir Barat yaitu:

  1. Ranperda tentang Pelestarian Budaya Tradisional;
  2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  3. Ranperda tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Kebudayaan adalah merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan indentitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat. Petani sebagai pelaku utama mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan yang masih banyak belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan.

Kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani diperlukan juga perlindungan dan pemberdayaan bagi petani. bahwa berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani. perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan demi meningkatkan kesejahteraan bagi petani di pesisir barat.

Ikut hadir dalam acara tersebut ketua dan wakil ketua DPRD Pesisir Barat, 20 Anggota DPRD Pesisir Barat, Sekretaris Daerah Pesisir Barat, Perwira Penghubung (PABUNG) Dandim 0422 Lambar-Pesibar, Koramil Pesisir Tengah, Wakapolsek Pesisir Tengah, serta para Kepala OPD Kabupaten Pesisir Barat.

                   


Tulis Komentar
Nama *
:
Email *
:
Kami tidak akan pernah membagikan email Anda kepada orang lain.
Situs Web
:
Komentar *
:
Isikan tulisan yang terdapat pada gambar
: