LOGO Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum LOGO
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Pemkab dan DPRD Pesisir Barat Sepakat Lanjutkan Pembahasan Ranperda


Badan Pembentukan Peraturan Daerah
(Bapemperda) DPRD Kabupaten Pesisir Barat sepakat untuk melanjutkan
pembahasan Raperda usul Kepala Daerah dan Prakarsa DPRD yang tercantum
dalam Propemperda Tahun 2020.

Dikatakan Kabag Hukum Setdakab Pesisir Barat Edwin Kastolani Burtha ,
setelah pelaksanaan Paripurna nota pengantar perda dan pandangan umum
fraksi-fraksi DPRD. enam dari delapan raperda usul kada telah
ditindaklanjuti pada rangkaian pembicaraan tingkat I.

“Telah kita lakukan pembahasan dengan Badan Pembentukan Peraturan
Daerah/Bapemperda DPRD dan Perwakilan OPD yang terkait dari ranperda
tersebut beberapa telah selesai dan Bapemperda akan mengajukan ke
paripurna persetujuan atau pembicaraan tingkat II” ujar Edwin.

Lebih lanjut dikatakan’ Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas
diantaranya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum.

Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun
2016 tentang Retribusi Jasa Usaha; Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu dan dua ranperda yang belum dilakukan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan
Keindahan.

Sejatinya dua ranperda lainya akan dilakukan pembahasan namun seperti
kita pahami situasi penanganan Corona Virus Dissase (COVID 19) serta
sesuai intruksi pemerintah untuk membatasi pertemuan sehingga disepakati
unutk melakukan penundaan pembahasan hingga situasi membaik akan
dijadwalkan kembali.Jelas Edwin.



Tulis Komentar
Nama *
:
Email *
:
Kami tidak akan pernah membagikan email Anda kepada orang lain.
Situs Web
:
Komentar *
:
Isikan tulisan yang terdapat pada gambar
: