SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020
J D I H P E S I S I R B A R A T
  • (Telp) +62-0728-51007, (Fax) +62-0728-51007
  • hukumpesisirbarat@gmail.com
  • id
  • id
  • Follow us :
img

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020

Pjs. Bupati Pesisir Barat Achmad Chrisna Putra dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Audi Marpi, MM. Mengahadiri sekaligus membuka Acara Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat di Aula Balai Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras, Kamis 05 November 2020.

Dalam Sambutannya Audi Marpi Menyampaikan dalam hal pelayanan dasar kepada masyarakat, dengan lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

dalam rangka mengatur dan mengurus  urusan pemerintahannya, pemerintah daerah menerbitkan beberapa peraturan daerah.

berdasarkan ketentuan pasal 163 peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melakukan penyebarluasan terhadap peraturan daerah yang telah diundangkan, untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut pemerintah kabupaten pesisir barat melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat agar dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. peraturan yang akan disosialisasikan tersebut yaitu sebagai berikut :

  1. peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 4 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok;
  2. peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
  3. peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 8 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah;
  4. peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 12 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

 

pada kesempatan ini Audi Marpi berharap kepada aparatur kecamatan, aparatur pekon untuk dapat mengerti dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam regulasi ini serta menyebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang peraturan daerah. di sini juga pentingnya peran tokoh adat dan tokoh masyarakat dan bahkan kita semua untuk selalu aktif dalam mengawasi aturan tersebut.

  • img
  • img