PEMKAB PESISIR BARAT TERIMA PENGHARGAAN MENTERI HUKUM RI PADA PERESMIAN POS BANTUAN HUKUM

Bandar Lampung — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menerima penghargaan dari Menteri Hukum RI pada peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).Penghargaan diterima Sekretaris Daerah Tedi Zadmiko yang mewakili pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa Pos Bantuan Hukum menjadi langkah strategis untuk memperluas akses keadilan dan memudahkan masyarakat memperoleh layanan serta pendampingan hukum.Gubernur Lampung juga menyampaikan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat pelayanan hingga ke tingkat paling bawah.Sekda Tedi Zadmiko menyebut penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, khususnya dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.Turut mendampingi, Kepala Dinas PMP dan Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesisir Barat.

Bupati Dedi Irawan Hadiri Forum Nasional, Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kinerja Daerah

PESISIR BARAT – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menghadiri Forum Akselerator Negeri dan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Wyndham OPI Hotel, Sabtu (25/4/2026). Forum ini bertujuan mendorong kinerja pemerintah daerah melalui iklim kompetitif.Mendagri Tito Karnavian menegaskan, penghargaan menjadi instrumen penting untuk memacu kinerja daerah sekaligus mengapresiasi kepala daerah berprestasi. Ia juga menekankan pentingnya integritas, kerja nyata di lapangan, serta peran media dalam menyampaikan capaian positif pemerintah secara berimbang.Kegiatan ini merupakan awal rangkaian agenda nasional di enam pulau, dengan dukungan insentif fiskal bagi daerah berprestasi, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan pengangguran dan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.Menanggapi hasil tahun ini, Bupati Dedi Irawan menyebutnya sebagai momentum evaluasi. Ia menegaskan, belum diraihnya penghargaan akan menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan publik, tata kelola, dan inovasi pembangunan.“Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

SEKDA PESISIR BARAT TERIMA KUNJUNGAN KEMENKUM, PERKUAT PEMBINAAN HUKUM DAERAH

Pesisir Barat — Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menerima kunjungan kerja Kanwil Kementerian Hukum RI Lampung di ruang kerjanya, Selasa (28/4/2026).Kunjungan dipimpin Laila Yunara bersama tim, dan disambut Sekda didampingi Kabag Hukum serta OPD terkait.Dalam pertemuan tersebut, Sekda menegaskan pentingnya setiap kebijakan daerah tetap berada dalam koridor hukum guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel. Ia juga menekankan pengelolaan aset daerah harus berdampak pada peningkatan PAD.Selain itu, perangkat daerah didorong aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Hukum, khususnya dalam hal evaluasi peraturan daerah, Indeks Reformasi Hukum, pembinaan Posbankum, penguatan JDIH, serta pelaksanaan SPAK-SPKP.Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Pesisir Barat dan Kementerian Hukum semakin kuat dalam mendukung pemerintahan berbasis hukum dan pelayanan publik yang optimal.